Drs. Paulus S.K.Limu, Inspektur Yang Ingin Dobrak Sumba Tengah

Mendengar nama Paulus Limu ingatan orang pasti tertuju pria murah senyum yang kesehariannya berkantor di jalan Palapa Kota Kupang. Ya kantor Inspektorat; kantor yang selama ini mengurus pengamanan APBD propinsi NTT senilai Rp 4,4 triliun dan pengawasan  pengelolaan keuangan daerah untuk 22 kabupaten kota di NTT. Paul adalah satu dari sekian kader pulau Sumba khususnya di kabupaten Sumba Tengah yang dipercayakan oleh Gubernur Frans Lebu Raya sebagai Kepala Inspektorat (Inspektur) Propinsi NTT dalam 10 tahun terakhir.

Bertandang ke kantornya untuk pertama kali tentu orang akan merasa aneh dan risih karena kantor yang saban tahun menjalankan fungsi pengawasan dana super jumbo itu bukanlah sebuah bangunan yang mentereng. Hanya sebuah gedung tua dengan beberapa ruang; ruang kerja kepala kantornya juga biasa-biasa saja. Masalahnya pasti bukan soal kesulitan uang untuk membangun tetapi tentu melekat erat dengan tipologi pemimpinnya yang sederhana dan merayat. Ya Paulus Limu bukanlah tipe pemimpin yang elitis, bukan pula tipe pemimpin yang ingin tampil nyaman ditengah kegamangan hidup rakyat NTT. Dia tentu tahu prosentase kemiskinan NTT dengan kondisi keuangan yang serba minus membutuhkan seorang penyelenggara pemerintahan yang berwatak pelayan, apa adanya dan tidak terbuai kemewahan. Sebagai seorang Inspektur dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pengelolan keuangan daerah dia tahu bahwa bukan penampilan pejabatnya yang penting tetapi seberapa manfaat kehadiran pejabat itu mengelola keuangan dan potensi daerah yang ada untuk kesejatheraan rakyatnya.

Wajah daerah NTT termasuk di kabupaten Sumba Tengah yang potensial tetapi kalau dikelola dengan hanya mengandalkan kekuatan APBD dan pendekatan proyek maka daerah itu tidak akan maju. Seorang pemimpin perlu menampilkan semangat membangun dengan hati, mempunyai daya dobrak dan visi membangun serta punya jejaring yang bisa diajak bersama-sama membangun daerah yang terkategori masih terbelakang. Menurut Paul, dari 22 kabupaten/kota di propinsi NTT, salah satu daerah dengan APBD terkecil dan tingkat kemiskinan tertinggi adalah kabupaten Sumba Tengah. Padahal Sumba Tengah merupakan daerah produktif peternakan, pertanian, perikanan dan juga pariwisata. Kalau keempat sektor ini dikelola dengan kekuatan hati, melibatkan masyarakat dengan memanfaatkan jejaring kerja bersama pemerintah propinsi dan pusat temasuk ramah dengan para investor maka “kabupaten kecil” Sumba Tengah itu bisa maju dalam waktu cepat.

Itulah sebabnya setelah lebih dari 30 tahun mengabdi sebagai seorang Pegawai Negeri (ASN) dengan jabatan tertinggi Kepala Kantor Inspektorat propinsi NTT, Paul ingin kembali membangun kampung halamannya. Saat ini Drs. Paulus Limu dan Ir.Daniel Landa (Paket PKDL) bersaing dengan 8 orang putra terbaik Sumba Tengah memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati Sumba Tengah (Sumteng) periode 2018- 2023.

“Saya kenapa termotivasi untuk kembali ke Sumba Tengah karena pertama secara pribadi saya rasa punya kemampuan karena sudah 30 tahun mengabdi pada negara dan pemerintah jadi saya yakin bisa memajukan Sumteng yang saat ini nampak stagnan meski  potensinya besar. Lahan pertanian dan peternakan yang luas di Sumteng lebih memungkinkan untuk dikelola demi kesejatheraan rakyat dibandingan 3 kabupaten lain. Kedua, selain meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar warga semisal jalan, listrik dan akses air bersih, banyak sektor kunci yang bisa dikembangkan di Sumba Tengah yakni perikanan, pariwisata dan tentunya meningkatkan  minat investasi. Saya prihatin dari 22 kabupaten/kota di NTT, yang termiskin adalah kabupaten Sumteng. Ini alasan kenapa saya harus lepaskan jabatan Kepala Inspektorat dan maju,” tegas Paul kepada Fortuna belum lama ini di Kupang.

Menurut Paul, angka kemiskinan di Sumba Tengah sangat tinggi; dari 67ribu penduduk sudah 36% atau ada 24ribu orang miskin. Angka ini terus merangkak naik dari tahun ke tahun. Pemanfaatan APBD-nya tidak linear dan tidak berdampak pada pembangunan ekonomi dan tingkat kesejatheran rakyat. Meski kenaikan APBD dari waktu ke waktu kecil tapi harus ada manfaat.

“Ini sungguh ironis, Sumba Tengah diawal angka kemiskinannya hanya 21% naik menjadi 22%, 25% naik 35% dan saat ini 36%. Padahal dahulu APBD Sumba Tengah hanya Rp400 miliar, naik Rp450 miliar dan naik lagi menjadi Rp500 miliar tapi ya itulah. Tentu ada mata rantai yang putus. Kesimpulan kita tanpa APBD pun tak masalah karena masyarakat bisa hidup apa adanya. Lalu dimana peran dan komitmen pemerintah. Akar permasalahan dimana. Uang ada knapa tidak memberi solusi kepada kesejatheraan. Itu yang menantang saya berani mencalonkan diri menjadi Bupati karena komitmen dan tekad saya kuat untuk mempercepat kesejatheraan masyarakat,” kata pria kelahiran Desa Niejaka Kecamatan Umbu Ratunggay Barat itu.

Soal air bersih, di Sumba Tengah potensi air cukup tinggi dan sumber airnya ada dimana-mana tetapi yang merasakan air bersih dari data itu baru mencapai 20% bahkan riilnya mungkin hanya 10% atau baru 6 ribuan orang yang nikmati air bersih. Baginya, dari 4 kabupaten di Sumba, yang ada sumber air paling besar adalah Sumba Tengah namun mengapa daerah itu paling kering dan pasokan air bersihnya menipis? Ya memang ada pipa tapi tak ada airnya. Pemerintah sebelumnya tak salah karena target mereka adalah terpasangnya pipa dan belum pada soal tersediannya air bersih. Tekad saya dan pak Daniel Landa adalah menghadirkan air bersih di Sumba Tengah,” tegas sosok low profile

Paket PKDL yang tampil dengan sandi politik “Bersih dan Teruji Untuk Perubahan” itu juga menaruh perhatian pada persoalan perumahan layak huni yang saat ini  baru terpenuhi kurang lebih 20 %. Saat ini harus diakui banyak rumah di Sumba Tengah yang masih tradisional kendati bagi orang sumba rumah panggung dan memelihara ternak itu barang biasa. Tugas pemerintah adalah  mendata dan membuat terobosan soal rumah layak huni. Karena ukuran kemiskinan dari 15 indikator itu salah satunya rumah yang laik dan memenuhi kriteria standar baik lantai,atap, tembok dan juga sarana sanitasinya.

Dia menilai saat ini belum ada rasa keadilan di Sumba Tengah karena ada wilayah yang maju tetapi ada wilayah yang kurang disentuh. Padahal pemerintah hadir untuk mendekatkan pelayanan. Paul berkomitmen meningkatkan ekonomi rakyat Sumba Tengah dari sektor pertanian melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Solusinya  adalah harus bangun air terdahulu untuk majukan pertanian dan perkebunan. Paul Limu yakin dengan waktu yang tersisa di pemerintahan Presiden Joko Widodo, pulau Sumba mendapatkan sebuah bendungan dan lokasinya di Sumba Tengah.

“Niat ini tentu berkaca dari ada rencana strategis nasional dimana ada tujuh bendungan yang dibangun di NTT. Sudah 4 sisa 3 jadi masih ada peluang untuk kita di Sumba dapat 1. Kuncinya adalah seorang Bupati harus mampu bersinergi dengan pusat, harus mampu mengakses sumber pembiayaaan dari APBN dan APBD propinsi untuk membiayai infrastruktur. Maka konektivitas, niat komitmen dan rencana kita harus baik, sinergis antara daerah dan pusat. Masalah pertanian dan program air bersih misalnya harus masuk dalam rencana strategis nasional,” ujar Paul Limu mengakhiri bincang-bincang dengan Fortuna. (*

 Ketika Menjadi Penjabat Bupati Sumba Barat

Sebagai Kepala Inspektorat propinsi NTT, Paulus Limu pernah mendapat tugas tambahan sebagai Penjabat Bupati Sumba Barat (induknya Sumba Tengah sebelum mekar). Meski hanya 7 bulan menjadi penjabat bupati sejak dilantik September 2015, Paulus  melakukan beberapa terobosan besar terutama menaikan postur APBD yang kecil di Sumba Barat dari sebelumnya hanya Rp500 miliar menjadi Rp800 miliar. Paulus juga mampu mendatangkan dana Rp 300 miliar dari program pembangunan Energi Terbarukan (EBT) bekerjasama dengan PT.Lens menggandeng kementerian ESDM, Kementan RI dan Kementerian PU untuk membangun listrik Sumba senilai 10mega yang pada waktu itu masuk terbesar di Indonesia. Setelah teken kerjasama di Bali, langkah pertama yang dilakukan  Paul saat itu adalah pembebasan lahan seluas 20 hektar untuk pembangunan project itu tanpa hambatan. Kebijakan lain saat itu yakni dengan 2 bulan yang tersisa (Nopember-Desember 2015), Paulus juga mampu mengeksekusi pencairan dana desa hingga tuntas 100% yang sebelumnya capainya  nol persen.

“Ada kebijakan fenomenal. Artinya saya kerja 6 bulan di Sumba Barat bisa tambahkan Rp600 miliar selain urus pilkada sukses aman dan damai. Kebijakan strategis kerjasama ini semua karena komitmen membangun daerah. Ada kecintaan terhadap rakyat untuk sejathera. Padahal tugas seorang penjabat hanya memfasilitasi peralihan kepemimpinan saja,” ujar Paul Limu.

Itulah sebabnya ketika nanti Paulus Lima terpilih menjadi Bupati Sumba Tengah berrpasangan dengan Ir.Daniel Landa maka pecepatan pembangunan lintas sektor di Sumba tengah akan terasa bergeliat. *

Bidik Sektor Pariwisata di Selatan Sumba

Terkait pengembangan sektor pariwisata, Calon Bupati Sumba Tengah dari Partai Hanura dan PKPI ini bertekad untuk membangun infrastruktur sisi delapan. Meski demikian menurutnya, membangun insfrasktruktur pariwisata Sumba harus dalam konteks kawasan dan terintegrasi secara menyeluruh. Lintas Utara dan Selatan Sumba harus dibangun bersama 4 bupati sedaratan Sumba. Pembangunan kawasan wisata Sumba itu juga  harus dengan persetujuan gubernur untuk masuk dalam rencana strategis nasional.

Akses Selatan Sumba memang sudah dirintis untuk di buka tetapi belum optimal. Di bagian selatan Sumba Tengah di wilayah Kondamaloba sendiri belum terkoneksi padahal wilayah itu sendiri berbatasan langsung dengan hamparan  Hotel Nihiwatu yang adalah hotel terbaik didunia. Memang hotel Nihiwatu sudah masuk diwilayah Sumba Barat namun kawasan pendukungnya dari Nihiwatu sampe ke wilayahn Sumba Tengah harus di kembangkan agar bisa mendongkrak sisi ekonomi dari pergerakan sektor pariwsata. (fdl/42na)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *